Pembangunan jalan tol secara bersamaan menyelesaikan dua permasalahan pemerintah dibidang infrastruktur, yaitu kekurangan pembiayaan dan peningkatan tingkat pelayanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro dengan tingkat pertumbuhan 6% - 8%. Pemerintah telah melaksanakan pelelangan 25 ruas jalan tol dan menandatangani 23 PPJT. Namun demikian kemajuan pembangunan jalan tol sangat lambat, baru 5 pemegang PPJT yang mulai melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pembangunan tol, infrastruktur dengan pola kerjasama pemerintah swasta, termasuk jalan tol, untuk memberikan iklim yang lebih "pro pasar/investor" dengan memberikan dukungan dan jaminan pemerintah. Namun demikian reformasi kebijakan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam mengelola pembangunan jalan tol. Akibatnya, dari 4 batch pelelangan jalan tol yang dilaksanakan sejak tahun 2005 peminat pelelangan cenderungan semakin berkurang. Pasar menilai keseriusan pemerintah untuk melibatkan sektor swasta sepenuh hati.

Kendala dan tantangan dalam penanganan jalan tol adalah bagaimana melakukan perubahan pola pendekatan pengelolaan jalan tol, penyusunan dokumen lelang dan dokumen PPJT sedemikian rupa yang bisa memberikan kepastian investasi kepada swasta/ investor. Secara bersamaan, kepastian investasi tersebut juga harus diimbangi kondisi "win-win solutin" antara swasta dan publik.
Lokasi: Rak 3