Secara alamiah perkerasan jalan yang telah beroperasi - baik perkerasan lentur maupun kaku - akan mengalami kerusakan. Fenomena ini harus dibedakan dari kerusakan yang wajar dan kerusakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kerusakan yang tidak wajar dapat disebabkan oleh kebikakan yang diambil oleh pemerintah (cq. Ditjen Bina Marga maupun Dirjen Perhubungan Darat) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, seperti mengijinkan kendaraan dengan berat yang melampaui JBI asal membayar denda. Makalah ini akan menganalisis dari data primer lalu lintas yang beroperasi pada ruas Cijaleg - Kadipaten - Palimanan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan berat kendaraan diperoleh dari Jembatan Timbang Tomo, pada ruas jalan yang sama. Tujuan analisis ini adalah membuktikan kebijakan memberi ijin bagi kendaraan melampaui JBI maupun besarnya denda yang berlaku tidak memberikan tuntunan kearah keadilan bagi masyarakat.
(Lokasi Rak 3)