Home Logo

Kementerian PUPR Batal Bangun Jembatan Layang Medan – Berastagi


Kamis, 08/08/2019 00:00:00 WIB |   Berita/Umum |   55

Kementerian PUPR menggagalkan pembangunan jembatan layang untuk menghubungkan Jalan Medan – Berastagi yang selama ini telah diusulkan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan telah disepakati sebelumnya. Padahal rencana pembangunan tersebut guna mendukung program Presiden Jokowi untuk memajukan pariwisata Danau Toba dan sebagai jalan alternatif bencana alam.

Demikian disampaikan Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard Samosir dalam kegiatan Konsultasi/Audensi dengan Kementerian PUPR RI di ruang rapat situasion room Kementerian PUPR pada Kamis (8/8/2019) sekira pukul pukul 10.00 Wib.

“Mengenai Jalan Medan – Berastagi, kita sudah 2 kali ke Bappenas, Kementerian PU san sekali ke komisi V. Pada awalnya, ketiga penentu kebijakan ini sudah setuju bahwa jalan alternatif Medan – Berastagi dengan anggaran 500 miliar dan terakhir ke Bappenas sudah kita wanti-wanti agar study nya dianggarkan pada tahun 2020. Berapalah uang 500 miliar dibandingkan dengan kerugian yang telah terjadi,” ungkapnya.

Lanjut anggota dewan dari F-Golkar itu menjelaskan, jalur transportasi darat untuk ke Kabupaten Nias juga melalui jalan Medan – Berastagi ini. Dan kehancuran jalan ini juga sudah cukup parah karena dilewati 300 tangki setiap hari.

“Selain itu supplai sayur-sayuran dan buah-buahan juga berasal dari Berastagi. Jadi kami sangat membutuhkan jalan ini,” tambahnya.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menegaskan, kawasan Danau Toba hendaknya dipandang secara utuh.

“Bila pembangunan jalan Medan – Berastagi dapat direalisasikan maka wisatawan dapat menikmati pemandangan dari Medan ke wilayah Berastagi lalu Parapat dan bukan hanya dari Medan langsung ke Parapat,” tukasnya.

Dalam pertemuan Komisi D  dengan pihak Kementerian PUPR yang diterima Staf Ahli  Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman,  juga ikut 3 kepala daerah, yakni Bupati  Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Plt  Kepala Dinas  PUPR Karo Paksa Tarigan, Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu, Asisten I Dairi Eddi Banuarea dan Bupati Pakpak Bharat yang diwakili Kadis PU Kasimana Brutu dan sejumlah anggota Komisi D Fahrijal, Novitasari, Hidayat, Darwin Lubis. Herman Sembiring dan Syahmidun Saragih.

“Setelah kita bertemu dengan  Kementerian PUPR, diperoleh informasi, bahwa rencana pembangunan 2 jembatan layang tersebut gagal direalisasikan di tahun 2020. Padahal sebelumnya  sudah dijanjikan pihak Kementerian PUPR akan dibangun. Kita sangat kecewa terhadap keputusan tersebut,” pungkasnya.