Home Logo

Atasi Macet Medan-Karo, Sumut Desak Pembangunan Jembatan Layang Kabanjahe dan Bandar Baru


Selasa, 04/12/2018 00:00:00 WIB |   Berita/Umum |   52

KBRN, Medan : DPRD Sumatera Utara (Sumut) bersama 5 kepala daerah di Sumut dan Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) Sumatera Utara akan bersama-sama ke DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, untuk mendesak pembangunan jalan alternatif dari Medan ke Tanah Karo, terutama ke kawasan wisata Berastagi, agar kemacaten yang selama ini terjadi dapat teratasi. Salah satunya dengan membangun jembatan layang di Kabanjahe dan Bandar Baru.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Sumut dengan ICK Sumut, Bupati Karo, Pemkab Dairi dan Pakpak Bharat, Bappeda, Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Sumut, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, serta sejumlah instansi terkait lainnya, di gedung DPRD Sumut, Selasa (4/12/2018).

Ketua ICK Sumut Dr Ir Budi D Sinulingga mengatakan, ada tiga konsep yang mereka tawarkan untuk mengatasi kemacetan di Jalan Medan-Karo yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Konsep pertama dan prioritas yang akan mereka paparkan pada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (5/12/2018), adalah peningkatan jalan yang ada sekarang ini. Pihaknya menawarkan pembangunan dua jembatan layang di Sibolangit dan Bandar Baru dengan biaya yang tidak terlalu besar, yakni total mencapai Rp 500-Rp 600 miliar.

Menurut Budi, selain biaya yang tidak terlalu besar, pembangunan jembatan layang tersebut sangat mungkin dilakukan secara teknik karena sudah pernah diterapkan di Sumatera Barat, yakni kelok 9.

"Ini kan jalannya berkelok-kelok dan bertebing-tebing, jadi solusinya gak bisa konvensional. Dan ini sudah dilakukan di Sumbar yaitu kelok 9. Daerah-daerah yang krisis dibangun jembatan beton, satu di Sibolangit, satu diatas Bandar Baru. Bisa (diwujudkan), secara teknis itu sangat mudah, uangnya itu," ujar Budi.

Budi menjelaskan, dengan dukungan dari DPRD Sumut dan 5 bupati yang daerahnya melewati jalan tersebut, pihaknya akan mendorong agar anggaran untuk pembangunan jembatan layang tersebut dapat ditampung dalam APBN Perubahan 2019 sehingga pengerjaannya mulai dilakukan pada 2020.

“Kalau ini tidak dibangun bagaimana masyarakat itu merasakan 8 jam macet. Ini tinggal kemauan politik, makanya kami ke DPRD Sumut ini,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, konsep tersebut paling mungkin diwujudkan dalam jangka pendek mengingat dua konsep lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua konsep tersebut yakni pembangunan jalan tol yang membutuhkan biaya cukup besar diperkirakan mencapai Rp 7 T, dan pembangunan jalan Rawasaring (Tanjung Morawa, Saribudolok, Tongging) juga diyakini tidak akan cepat terealisasi mengingat pembiayaannya dengan skema pinjaman.

Sementara tiga Pemkab yang hadir pada rapat tersebut, yakni Pemkab Karo, Pemkab Dairi, dan Pemkab Pakpak Bharat sangat mendukung pembangunan jalan alternatif tersebut untuk mengatasi kemacetan di Jalan Medan-Karo, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.