PELAYANAN PUBLIK

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
  6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
  7. Surat Edaran Menteri PU Nomor 4/SE/M/2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum

Jam Operasional Pelayanan

Senin – Kamis : 09.00 s/d 12.00 – 13.00 s/d 15.00
Jumat : 09.00 s/d 11.00 – 13.00 s/d 15.00

Prosedur

Untuk mengajukan permohonan informasi publik Kementerian Pekerjaan Umum, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis
  2. Pemohon wajib menyertakan Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
    2. Fotokopi lembar pertama dan lembar terakhir Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia (dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum); atau
    3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang; atau
    4. Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.
  3. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan;
  4. Tim Sekretariat PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.
  5. Permohonan informasi akan ditindaklanjuti setelah semua persyaratan pemohon diterima

Persyaratan

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
  2. Fotokopi lembar pertama dan lembar terakhir Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia (dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum); atau
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang; atau
  4. Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

Lama Penyelesaian Permohonan

Tanggapan tertulis atas permohonan informasi publik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Kementerian PU dapat memperpanjang waktu penyerahan pemberitahuan tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.

Kontak Pelayanan

Ruang Pelayanan Publik
Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan
Jl. H.M Noerdin Pandji No.78 RT. 03 RW.01 No 78
Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar KOta Palembang
Kode Pos 30152

SARANA DAN PRASARANA RUANG YANLIK BBPJN SUMSEL

JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG TERSEDIA

  1. Izin Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional Non-tol (Utilitas)
  2. Pengujian Material di Laboratorium
  3. Sertifikasi Laik Operasi AMP
  4. Sewa Alat Berat & Bahan
  5. Informasi Publik (Permintaan Data Publik, Permohonan KP, Permohonan PKL, dll)
  6. Peminjaman Alat dan Bahan

ALUR PROSEDUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PELAYANAN MELALUI GO-MUSI

TUTORIAL PENGISIAN GOOGLE FORM PELAYANAN PUBLIK TERPADU