Pengumuman

Visi Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.


Misi Kementerian PUPR
  1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
  3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  4. Meningkatan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian PUPR
  1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
  2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
  3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang parstisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
  5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbungan ekonomi dan kawasan strategis.
  6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
  7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
  8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
  9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
  10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.