Pengumuman

Tugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fungsi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB
  1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan jaringan jalan
  2. Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan
  3. Persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
  4. Pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan
  5. Pelaksanaan dan pengendalian pengadaan tanah jalan nasional
  6. Pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan
  7. Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi
  8. Pelaksanaan audit keselamatan jalan
  9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan
  10. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian mutu konstruksi
  11. Pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan
  12. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum
  13. Pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional
  14. Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan,dan pengamanan fungsi serta manfaat jalan nasional danpenetapan leger jalan nasional
  15. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negaraselaku Unit Akuntansi Wilayah
  16. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  17. Pelaksanaan urusan administrasi umum, tata usaha, dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait dan komunikasi publik