Home Logo

PU-Net

29-09-2022


Pengumuman :

Wajib Tertib Administrasi, Wilan Tandatangani Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan TMII untuk Dukungan Acara Internasional G20



Jawa Barat, 27 Juli 2022 09:30 Wib


Wajib Tertib Administrasi, Wilan Tandatangani Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan TMII untuk Dukungan Acara Internasional G20

Wajib Tertib Administrasi, Wilan Tandatangani Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan TMII untuk Dukungan Acara Internasional G20


Bandung, 27 Juli 2022 – Percepatan pelaksanaan pembangunan dan renovasi infrastruktur serta fasilitas Kawasan Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) guna mendukung acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan pada Oktober 2022 mendatang saat ini tengah dikebut guna mencapai target penyelesaian pekerjaan pada bulan Agustus 2022.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta percepatan pembangunan atau renovasi sejumlah infrastruktur, salah satunya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta dan Jokowi pun menugaskan Menteri PUPR untuk melaksanakan percepatan
pelaksanaan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas TMII untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional tersebut.
 
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aturan ini berlaku mulai 31 Desember 2021.
 
Dalam penugasan itu, Kementerian PUPR menggunakan metode penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah. "Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian tertulis di laman artikel katadata.co,id


Jokowi pun meminta Kementerian PUPR untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas karena pendanaan pembangunan atau renovasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Dasar hukum berupa Perpres Nomor 116 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional serta transparansi dan kehati-hatian penggunaan APBN sebagai sumber pendanaannya hingga mitigasi indikasi tindak pidana korupsi di proyek TMII menjadi catatan penting yang disampaikan Reda Manthovani selaku Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat memberikan arahan pada acara penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Pendukung Acara Internasional pada hari Selasa, 26 Juli 2022 bertempat di Gedung Pengelola TMII DKI Jakarta.
 
“Tentu kita sangat memahami bahwa pelaksanaan kegiatan ini didasari dengan adanya Perpres Nomor 116 Tahun 2021 dalam rangka percepatan pembangunan terkait dengan event internasional di Bali, NTB, NTT, termasuk juga di TMII. Kita semua tentu berharap pada kegiatan ini tidak ada hal-hal yang nantinya justru ketika selesai pekerjaan ini ada permasalahan. Oleh karena itu, kita duduk bersama-sama untuk melancarkan, mensukseskan pekan ini jangan sampai ada terindikasi tindak pidana korupsi”, ungkap Reda Manthovani.
 
Tertib administrasi pada pekerjaan percepatan renovasi TMII pun disambut baik oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Bimo Adi Nursanthyasto memberikan keterangan bahwa titah Presiden terkait perintah menyiapkan dukungan acara G20 melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2021 di awal Januari 2022 kepada Kementerian PUPR, dimana satu minggu pasca penyerahan tugas tersebut Presiden datang ke lokasi untuk melihat tindak lanjutnya apakah PUPR sudah bergerak atau belum.
 
“Kami ingin sampaikan bahwa sewaktu pelaksanaan di lapangan belum ada alokasi anggaran, SPK atau perintah sementara, ini yang menjadi catatan bagi kami selaku pengawas untuk meminta seluruh Balai yang beririsan dengan dukungan acara internasional ini untuk mendokumentasikan, itu salah satu cara kita menyimpan secara administrasi”, ungkap Bimo Adi Nursanthyasto.
 
Bimo kembali melanjutkan, untuk menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan RI, Kepolisian, KPK dan juga LKPP selaku perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta BPK dan BPKP.
 
“Kami dari sisi Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dan pendampingan, tapi audit oleh teman-teman BPKP, nah ini yang nanti akan menjadi permasalahan ranah ZI (Zona Integritas). Kami sudah berkoordinasi dengan pihak BPKP, BPKP juga sudah memberikan catatan kepada kami yang sangat kami garis bawahi adalah pertama mengenai masalah kewajaran harga, kemudian yang kedua masalah pekerjaan yang sudah dikerjakan mulai Januari sampai tanda tangan kontrak yang ditandatangani teman-teman pada akhir April dan awal Mei, setelah itu kami tidak mau teman-teman Balai melakukan kesalahan kedua kalinya, kontraknya belakangan kemudian SPK (Surat Perintah Kerja)- nya juga ditarik mundur”, ucap Bimo. 
 
Terkait prosedur SPK, Bimo menerangkan bahwa SPK dibuat sesuai kontrak, kemudian setelah itu dibuat addendum, setelah addendum disitulah ruang lingkup
yang dikerjakan dari Januari sampai April yang harus disampaikan kepada tim
Badan Pusat Statistik, dukungan administrasinya seperti apa, dan kira-kira potensi permasalahannya apa.
 
“Secara tata kelola administrasi, tolong teman-teman semuanya harus dilengkapi dokumen sesuai apa-apa yang disusun oleh kami di Itjen karena ini yang akan kami estafetkan ke BPKP”, tegas Bimo diakhir arahannya.
 
Sebagai langkah dalam menjalankan upaya tertib administrasi percepatan Pelaksanaan pembangunan atau renovasi TMII tersebut, Kementerian PUPR melalui BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat dan BBWS Ciliwung – Cisadane melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur khususnya TMII dalam rangka mendukung Acara Internasional G20 pada tanggal 26 Juli 2022 di Gedung Pengelola TMII DKI Jakarta.
 
Kepala BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat, Wilan Oktavian saat memberikan sambutannya menyampaikan bahwa di Direktorat Jenderal Bina Marga sendiri kegiatan pekerjaan renovasi TMII dimulai sejak 1 Februari 2022 menindaklanjuti perintah dari pimpinan Direktur Jenderal Bina Marga di akhir Desember 2021, dan di awal Januari 2022 mendapatkan informasi melalui Keputusan Presiden disusul Peraturan Menteri PUPR dan langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air.
 
“Karena di TMII ini luas ruangnya tidak terlalu luas tapi yang bekerja ada tiga unor (Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya), lalu saya sampaikan kepada para Kepala Balai bahwa pekerjaan ini adalah ujian untuk PUPR, kerja di tempat yang sama ada tiga Unor, kemudian pekerja BUMN juga bekerja disini, nah pekerjaanya juga ada yang mirip-mirip, Bina Marga mengerjakan jalan di outer ringroad, di Cipta Karya juga ada, nah ini bagaimana kita mengkoordinasikan supaya desainnya sama, speknya sama itu juga menjadi bagian ujian bagi kita termasuk menyusun schedule”, ucap Wilan.
 
Terkait tertib administrasi dan pelaporan progres pekerjaan, Wilan mengungkapkan bahwa pihak Balai selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini BPKP. “Kami juga berkoordinasi dengan BPKP untuk melaporkan progres secara berkala”,
lanjut Wilan.
 
Pada kesempatan yang sama, Wilan juga melaporkan pekerjaan Direktorat Jenderal Bina Marga yang diamanahkan kepada BBPJN DKI Jakarta di TMII yakni pekerjaan di
sisi outer atau jalan lingkar luar TMII yang dikerjakan oleh PPK 1.5 PJN Wilayah I Jawa Barat sepanjang 5.5 kilometer, dimana pekerjaan renovasi TMII sepanjang 5.5 kilometer tersebut dilaksanakan menjadi 2 (dua) paket pekerjaan. Pertama, Paket Penanganan Jalan Kawasan TMII (1) yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero)
Tbk dengan panjang penanganan 3,6 km, dan Kedua, Paket Penanganan Jalan Kawasan TMII (2) yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan panjang
penanganan 1,9 km.
 
“Saat ini progressnya sudah mencapai 87,50 persen untuk paket TMII (1) dan 89,01 persen untuk paket TMII (2), target kita selesai di  Agustus 2022, adapun dukungan Balai di TMII ini dalam rangka G20 melaksanakan sebagian perbaikan jalan termasuk trotoar, drainase, dilengkapi juga dengan landscape jalan yang terdiri dari Rumput Gajah Mini, Semak Perdu Kemuning, Semak Perdu Asoka dan lainnya sehingga menambah keindahan jalan dan ada beberapa utilitas plus aksesorisnya itu ada lampu, tempat duduk, tempat sampah dan lain-lain”, ungkap Wilan.
 
Turut hadir Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Bimo Adi Nursanthyasto, Inspektur II Inspektorat Jenderal Nikmatulloh, Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Bina Marga Subaiha Kipli, Kepala Satker PJN Wilayah I Jawa Barat Syinta Febria, Kepala Satker P2JN Jawa Barat Aris Rudianto, PPK 1.5 PJN I Jawa Barat Andy Suryanto dan PPK Pengawasan Kiki Rizki Kesuma Wardani yang diharapkan untuk kedepannya sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat berjalan semakin positif sehingga pekerjaan renovasi Kawasan TMII bisa tepat waktu dan termonitor dengan baik.
 
 

Baca Juga :