Home Logo

PU-Net

20-08-2022


Pengumuman :

Data Tingkat Komponen Dalam Negeri di BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat sebesar 95,60 Persen.



Jawa Barat, 21 Juni 2022 08:21 Wib


Data Tingkat Komponen Dalam Negeri di BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat sebesar 95,60 Persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat inspeksi pekerjaan tol cisumdawu di Sumedang Jawa Barat


Bandung, 20 Juni 2022 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen dalam peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri seperti material dan peralatan konstruksi dengan tetap memperhatikan aspek  keselamatan dan keamanan bangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri dalam rangka menjaga roda ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. “Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam  negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini," kata Menteri Basuki.

Komitmen Kementerian PUPR semakin dipertegas dengan diterbitkannya Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2275 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR. Dalam surat tersebut ditekankan keharusan penggunaan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR sehingga untuk penggunaan non produk dalam negeri (impor), harus mendapat persetujuan Pejabat Tinggi Madya.

Sebagai upaya optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, Kementerian PUPR terus bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam penyediaan e-katalog sektoral, dimana hal tersebut sudah mulai berjalan dan diterapkan di lingkungan BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Preservasi II BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat Robert Himawan Hamiseno selaku Inspektur Apel Pagi saat memberikan arahan di lingkungan BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat secara daring.

“Terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang merujuk pada surat Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan tentang pelaporan rencana belanja Pelaksanaan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN), berdasarkan data e-Monitoring tanggal 19 Juni 2022, data tingkat komponen dalam negeri di BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat sebesar 95,60%”, ungkap Robert.

Robert melanjutkan bahwa terkait TKDN tersebut, untuk paket-paket yang belum lelang, agar mencantumkan daftar barang Produk Dalam  Negeri (PDN) dalam dokumen lelang. Sedangkan untuk paket yang sudah terkontrak tetapi masih mengandung unsur-unsur pembelian barang impor, agar melakukan adendum untuk memaksimalkan penggantian barang impor tersebut menjadi produk dalam negeri. Rincian belanja PDN Kementerian PUPR tahun anggaran 2022 harus dilaporkan dalam aplikasi e-Monitoring oleh masing-masing Satker.

“Untuk pengisian TKDN, dimohon untuk semua satker agar dapat menginput perhitungan nilai TKDN, yang diinput pada e-Monitoring harus sesuai, karena akan dilakukannya pengambilan sampling TKDN secara acak dari pusat. Kepada para Kasatker yang belum melaporkan rencana belanja TKDN dimohon untuk dapat dijadikan perhatian dan menindaklanjuti hal tersebut. Kepada Kasatker yang sudah melaporkan rencana belanja TKDN untuk dapat melakukan update data bila diperlukan” lanjut Robert.

Robert juga mengingatkan kembali kepada semua pegawai yang hadir pada pelaksanaan apel pagi terkait pentingnya pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan khususnya pengendalian mutu pekerjaan campuran aspal panas sebagai salah satu material penting dalam menjaga dan merawat kemantapan ruas-ruas jalan nasional.

“Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh AMP yg berkontrak pada paket-paket fisik di lingkungan kita, kami juga berharap peran aktif dari tim PPK untuk juga mengawasi kualitas pekerjaan dan menerapkan standar yang berlaku yaitu Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 rev.2”, ucap Robert.

Di akhir arahannya, tak lupa juga Robert mengingatkan kembali terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Dimohon agar menjadi perhatian kita semua bahwa pelaksanaan Zona Integritas harus disiapkan dan dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka persiapan penilaian oleh TPN yang seperti tahun lalu akan ada penilaian langsung yang dilakukan oleh mystery guest. Agar seluruh elemen mendukung pelaksanaannya sehingga BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat memperoleh predikat Zona Integritas WBK dan WBBM. Mari kita bekerja secara ikhlas, profesional, dalam sebuah tim yang dapat memberikan rasa aman dan bermanfaat bagi masyarakat”, pungkasnya.
 

Baca Juga :