Ciamis, 24 Juli 2026 - Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keandalan infrastruktur jalan nasional melalui pembangunan permanen Jembatan Cikaleho di Kabupaten Ciamis. Pembangunan yang dilaksanakan oleh PPK 3.4 Provinsi Jawa Barat ini merupakan kelanjutan dari penanganan darurat pascabencana longsor yang sebelumnya memutus akses jalur nasional Ciamis–Kuningan.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, Plt. Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, Ibnu Kurniawan melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada 17 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu konstruksi, mengutamakan aspek keselamatan kerja, serta dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Pembangunan permanen Jembatan Cikaleho merupakan bagian dari rangkaian penanganan yang dilakukan Kementerian PU dalam memulihkan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur pascabencana. Sebelumnya, saat longsor memutus jalur nasional pada November 2025, Kementerian PU bergerak cepat dengan memasang Jembatan Bailey sebagai akses darurat. Berkat kerja cepat di lapangan, jembatan tersebut berhasil difungsikan hanya dalam waktu tujuh hari sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat kembali berjalan normal.

Memasuki tahap pembangunan permanen, pemerintah tidak hanya mengganti jembatan yang rusak, tetapi juga meningkatkan standar konstruksinya agar lebih tangguh terhadap potensi bencana. Jembatan baru dirancang dengan bentang sepanjang 16 meter dan lebar 10 meter, terdiri atas lebar badan jalan 7 meter, serta trotoar di kedua sisi. Penanganan infrastruktur pada lokasi pekerjaan mencakup sekitar 100 meter, dengan struktur fondasi menggunakan sistem borepile dan struktur atas voided slab yang memiliki daya dukung tinggi serta lebih efisien dalam menopang beban lalu lintas.

Manajer Ruas/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.4 Provinsi Jawa Barat, Rico Octriyana Djunaedi, menjelaskan bahwa kunjungan Plt. Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai target serta memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.

"Kunjungan Plt. Kepala Balai menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Melalui peninjauan ini, kami memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu, mengutamakan aspek keselamatan kerja, serta tetap berada pada jalur waktu yang telah direncanakan sehingga manfaat infrastruktur dapat segera dirasakan masyarakat," ujar Rico saat diwawancarai di kantornya (22/07/2026).

Menurut Rico, arahan yang diberikan selama kunjungan menjadi penguat bagi seluruh tim pelaksana untuk terus menjaga kualitas pekerjaan pada setiap tahapan konstruksi. Pembangunan permanen Jembatan Cikaleho tidak hanya bertujuan memulihkan akses yang sempat terputus akibat longsor, tetapi juga menghadirkan infrastruktur yang lebih aman, lebih andal, dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.

"Kami ingin memastikan bahwa Jembatan Cikaleho yang dibangun hari ini tidak hanya menjawab kebutuhan pemulihan pascabencana, tetapi juga menjadi infrastruktur yang mampu memberikan pelayanan transportasi yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, kualitas konstruksi menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pekerjaan," tambahnya.

Pembangunan permanen Jembatan Cikaleho menjadi wujud komitmen Kementerian PU dalam menghadirkan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko bencana sekaligus memperkuat konektivitas jalur nasional di Jawa Barat. Dengan desain yang lebih kuat, kapasitas yang lebih besar, serta standar keselamatan yang lebih tinggi, jembatan ini diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciamis, Kuningan, serta kawasan sekitarnya.

Melalui pembangunan ini, Kementerian PU menegaskan bahwa setiap penanganan infrastruktur tidak berhenti pada pemulihan pascabencana, tetapi terus ditingkatkan kualitasnya agar menghasilkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.