Print

 

BINA MARGA (SIKKA)  Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur selama dua hari, Jumat dan Sabtu (3/05).

 

Dalam kunker kali ini, ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis meminta Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) X untuk melakukan penanganan dan mitigasi longsor jalan guna menjamin konektivitas wilayah Maumere dan sekitarnya.

 

Lebih jauh, Fary menginginkan BPJN X melakukan evaluasi dan pendataan lokasi ruas jalan yang berpotensi terjadi longsor. Dari pendataan ini BPJN akan menyiapkam alat berat di sekitar lokasi longsor.

 

"Sehingga jika terjadi longsor bisa segera dilakukan penanganan untuk membuka akses. Setelah akes kembali terbuka baru kita pikirkan perbaikan jalannya. Yang penting bisa dilalui dulu," ujar Fary.

 

Kondisi jalan lintas di NTT memang banyak melewati kawasan perbukitan dengan tikungan dan grade yang cukup tinggi serta rawan longsor seperti di Lintas Flores.

 

Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4, Provinsi NTT, Herman Dohi mengatakan longsor kerap terjadi di ruas Gako-Agela , Agela-bts. Kota Ende, dan Ende-Wolowaru.

 

"Banyak melewati jalan yang bertebing terjal, sering longsor dan menimbulkan kemacetan," ujar Herman.

 

Herman berharap diberlakukan prioritas penangan lokasi badan jalan yang rawan longsor dan terancam putus karena penanganan longsor belum dicantumkan dalam dokumen perencanaan. "Mungkin perlu dijadikan prioritas penanganan agar sejalan dengan masukan Komisi V," ujar herman.

 

PJN  4, Provinsi NTT sendiri membawahi wilayah Kabupaten Nagekeo, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kepulauan Adonara, dan Kab. Lembata.

 

Sebagai informasi, tahun ini ada 9 paket preservasi, penggantian jembatan 3 unit dengan total 39 meter, dan 4 unit jembatan gantung total 315 meter. Total dana pjn 4 preservasi  sepanjang 547 km adalah Rp. 175 milyar

 

Ketua Komisi V juga menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi kepada BPJN X jika menemui longsor yang telah melebihi 24 jam sehingga bisa cepat ditangani.

 

Secara jangka panjang, Komisi V melihat perlu pembangunan  jalan alternatif baru di lokasi yang kerap terjadi longsor. "Kalau setiap tahun terjadi longsor bencana dsb kita sudah memikirkan jalan alternatif baru. Maka perlu adanya desain," ujarnya. (Ian)