Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum
   
Cari Informasi :      
Info Terbaru : *) Kondisi Ruas Jalan Nasional 2011                          *) Terlampir File SK GUB DKI tentang SP2LP 6 Ruas Tol DKI                          *) BAHAN PAPARAN DIRJEN BM DALAM RAKERTAS KEM PU                          *) Jembatan pada Ruas Jalan Nasional 2010                          *) Panjang Jalan Nasional menurut SK Menteri 2009                          *) Surat Percepatan Penyerapan Anggaran Kegiatan TA. 2011                          *) Draft Buku Road Map Bina Marga 2011                          *) Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Marga 2011                          *) Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran 2011                          *) REQUEST FOR EXPRESSIONS of INTEREST of CORE TEAM CONSULTANTS (CTC) WINRIP                          *) WINRIP: LARAP Krui - Biha with Addendum Way Magnai Bridge                          *) ENVIRONMENT & SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) dan LARAP Padang - Bengkulu - Lampung                          *) Permen PU 11 tahun 2010 - Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan                          *) Permen PU 20 tahun 2010 - Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan                          *) Download Surat Edaran Menteri Nomor : 14/SE/M//2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program 2010 dan Persiapan Pelaksanaan dan Penajaman Program 2011 Kem.PU                           
 
DitJen Bina Marga
    PROFIL BINA MARGA
    VISI DAN MISI
    STRUKTUR & ORGANISASI
    TUGAS DAN FUNGSI
    KEBIJAKAN DAN STRATEGI
    PRIORITAS PROGRAM
    RENCANA STRATEGIS
    LAKIP
    GALERI BINA MARGA
    PMU BINA MARGA
    EIRTP - 1
    EIRTP - 2
    SRIP
    RR2P
    EINRIP
 
Berita Bina Marga


Aturan Tambahan Bisa Menggantikan Revisi UU
Kamis, 16 Juni 2011 - 11:44 WIB

Bina Marga (Jakarta) – Di tengah perbincangan soal usulan revisi UU 38 tahun 2004 Tentang Jalan, Nusriwan Sujono, Wakil ketua komisi V DPR-RI dari fraksi PDI-P beranggapan bahwa usulan ini masih perlu ditelaah. Hal ini diutarakan Nusriwan dalam telewicara bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Achmad Hermanto Dardak pada sebuah radio berita swasta di Jakarta (16/06).

Menurutnya, meski ada beberapa isu di UU 38 tahun 2004 yang perlu direvisi namun ada beberapa isu di undang-undang tersebut–jika dirasa kurang-yang pelaksanannya cukup dibantu dengan aturan pelaksanaan tambahan seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri. “Jadi ada cara dengan tidak merivisi, masih bisa dibantu dengan aturan tambahan tadi,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki beberapa aturan tambahan untuk mendukung pelaksanaan UU 38 tahun 2004, antara lain Kepmen PU No. 630/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai jalan Arteri dan Kolektor, Kepmen PU No. 631/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya, Permen PU No 11/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, Kepmen PU No 567/2009 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Permen PU No 20/2010 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan.

Sementara untuk pembagian kewenangan antara  pusat dan daerah dalam penyelanggaraan jalan telah diatur dalam PP No 38/2004 yang merupakan turunan UU no 32 tentang Otonomi Daerah. Bahkan PP 38/2004 ini tidak hanya mengatur tentang Jalan Nasional tapi juga mengatur Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. 

Pada kesempatan yang sama, Achmad Hermanto Dardak, Wamen PU menekankan UU No. 38 tahun 2004 berfungsi mendukung pembangunan infrastruktur jalan nasional. Bahkan secara khusus ia menyatakan bahwa undang-undang ini mengakomodir regulasi percepatan pembangunan jalan tol.

Berdasarkan hasil raker dengan Komite II DPD RI, senin, 13 Juni kemarin, Wamen PU beharap tim pengkaji yang akan dibentuk bisa secara tajam menganalisa urgensi usulan kajian ini.

Dana Alokasi Khusus

Wacana revisi UU 38 tahun 2004 Tentang Jalan awalnya muncul karena UU ini dianggap tak lagi mampu menjawab berbagai persoalan mempercepat pembangunan jalan maupun pemeliharaan jalan yang sudah ada, khususnya untuk jalan provinsi dan kabupaten kota. Di beberapa tempat, pemerintah daerah tidak mampu membiayai perbaikan infrastruktur jalan yang ada di daerah mereka sementara Kementerian PU hanya bertanggungjawab menangani jalan nasional, tol, dan strategis nasional.

Nusriwan Sujono mencontohkan di Kota Bekasi, Jawa Barat terdapat ratusan kilometer jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang mengalami kerusakan. Bahkan menurut estimasinya, total dana yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan rusak tersebut mencapai Rp. 300 miliar.

Menyikapi hal itu, Wamen PU mengatakan bahwa pihaknya tidak lepas tangan pada permasalahan yang dihadapai pemerintah daerah pasalnya Kementerian Pekerjaan Umum memiliki skema Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu membiayai Pemerintah Daerah menyelenggarakan jalan daerah.

Wamen menambahkan, Kementerian PU saat ini mengalokasikan dana ini pada jalan daerah yang bisa dipadukan dengan jalan nasional atau tol yang menyambungkan pusat produksi ke pusat ekonomi. (ian/infokom/BM)



Arsip Berita : 

    APLIKASI BINA MARGA
    SIPP
    SAK
    RKA-KL
    SIMAK-BMN
    SIMTOL
    GUNTINGAN BERITA
    MEDIA CETAK
    MEDIA ELEKTRONIK
    LINK TERKAIT

Pengunjung ke : 0
Tahun 2014


DitJen Prasarana Wilayah
 

Download : Acrobat Reader
Untuk Saran serta Kritik, Kontak Admin.
Copyright © INFOKOM 2011, All Rights Reserved.